Buserkriminalitas.com, MINAHASA – Pembangunan jalan kompleks RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas PUPR diduga terdapat persoalan pada kualitas bagian pondasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, ditemukan celah kosong pada beberapa bagian pondasi, bahkan sudah terlihat retak dibeberapa bagian meskipun proyek ini belum lama dikerjakan.
Informasi ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung oleh awak media di lokasi proyek di Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan. Dugaan temuan ini menjadi perhatian publik, karena proyek yang baru dikerjakan tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Proyek ini dikerjakan oleh PT MYKANTA dengan nomor kontrak 25/SP/PUTR-DAU/VII-2024, tanggal kontrak 24 Juli 2024, dengan nilai kontrak Rp12.934.492.617,85. Pendanaan proyek berasal dari APBD (DAU) 2024, dengan durasi pelaksanaan selama 150 hari kalender. Perencanaan proyek dilakukan oleh PT CENTAL BINA RENCANA, sementara pengawasannya ditangani oleh PT CAHAYA DIAGRAM KONSULTAN.
Kualitas pondasi yang diduga tidak sesuai spesifikasi ini menjadi perhatian serius, mengingat anggaran yang digunakan mencapai miliaran rupiah dan berasal dari dana publik. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa untuk jangka panjang.
Diduga, pengawasan terhadap pekerjaan proyek ini kurang maksimal, sehingga berpotensi menyebabkan kualitas pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik karena proyek ini adalah fasilitas umum yang penting bagi masyarakat.
Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Minahasa, Daudson Rombon, yang dihubungi melalui WhatsApp, menyampaikan, "Terima kasih informasinya, nanti saya teruskan ke staf dan pelaksana."
Dugaan masalah kualitas pondasi ini harus segera ditangani untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Minahasa.
Ketua DPD Lidik Krimsus RI Sulut, Hendra Tololiu, menanggapi persoalan tersebut dengan menegaskan bahwa kualitas pekerjaan fisik harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, hal ini penting karena proyek tersebut merupakan fasilitas umum yang akan digunakan untuk jangka panjang, apalagi anggarannya mencapai miliaran rupiah. Hendra juga berharap agar instansi terkait dapat meninjau langsung proyek tersebut untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar.
(Atr)