Menteri PUPR Diminta Segera Ganti Kepala Balai yang Minim Prestasi "Lontaran Pedas Sekjen DPP BARAK"

Jakarta, RuangInvestigasi.com - Kondisi jalan rusak di Indonesia tengah menjadi perhatian. Utamanya, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri mengecek langsung kondisi jalan di beberapa Provinsi pada waktu lalu.

Mengacu data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 31 persen dari seluruh jalan di Indonesia dalam keadaan rusak dan rusak berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan kepada media, soal jalan nasional banyak yang rusak.

"Banyak jalan yang sudah kita mulai tapi memang belum semuanya. Semuanya akan kita kerjakan, tapi kalau enggak tahun ini, tahun depan akan kita selesaikan,Identifikasinya sudah semua" kata Jokowi

Melihat besarnya persentase jalan rusak di Indonesia kritik pedas di lontarkan oleh Sekjen DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK), "Hariansyah"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, diminta tidak takut untuk segera mengganti para Kepala Balai yang minim prestasi dan tidak mampu melakukan terobosan, sehingga membuat belanja infrastruktur pemerintah tidak mencapai target sesuai rencana, "Ujarnya kepada awak media"

Baca Juga

"Belanja infrastruktur pemerintah itu sangat berpengaruh pada pergerakan roda perekonomian nasional. Maka siapapun pejabat yang tidak sanggup mempercepat serapan anggaran bagi belanja infrastruktur pemerintah, berarti dia harus segera diganti," tegas hariansyah Sekjen DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK), Jumaat (16/02/24).

Menurut Hariansyah, hingga kini masih ada Kabalai yang bekerja biasa-biasa saja, seakan kondisi perekonomian bangsa sedang baik-baik saja.

"Kalau benar Menteri tidak mampu membaca situasi, dan tidak memiliki data tentang Balai mana saja yang tidak mampu bekerja sesuai irama perekonomian nasional, kami siap membantu," tagasnya lagi.

Bukan hanya sebatas Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) selaku penyelenggara lelang yang ditegur Presiden, Hariansyah juga meminta Menteri Basuki mengganti Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN/BBPJN), Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Cipta Karya dan Perumahan.

"Bahkan jika perlu, Dirjen nya juga sekalian diganti. Karena Dirjen memiliki peran penting dalam penempatan pejabat Balai yang minim terobosan," ungkapnya.

"Menteri tidak boleh takut mengambil sikap dan tindakan yang tegas dan terukur, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Ganti siapapun Kabalai yang minim prestasi dan "menghambat" belanja infrastuktur pemerintah," pungkasnya.*