Surabaya - Sivitas akademika Universitas Airlangga (Unair) segera menyusul akademisi kampus lain seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Pernyataan sikap soal Presiden Jokowi akan disampaikan Senin besok.
Pernyataan sikap sivitas akademika Unair itu akan dilakukan Senin (5/2) di depan halaman gedung Pascasarjana, Kampus B Unair. Pernyataan sikap yang akan disampaikan itu bertema "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik".
Pengajar Departemen Politik FISIP Unair Airlangga Pribadi Kusuma membenarkan soal flyer yang sudah beredar. Pernyataan sikap itu menyusul sejumlah perguruan tinggi negeri lain yang lebih dulu menyatakan sikap.
"Sejalan dengan itu (UGM, UI, UII, Unpad)," kata Airlangga saat dihubungi detikJatim, Sabtu (3/2/2024).
Airlangga menjelaskan apa yang disampaikan besok Senin merupakan bentuk dan sikap dari keluarga besar Unair. Di dalamnya terhimpun akademisi, lintas fakultas, alumni, dan rekan sejawat sejumlah dosen tetapi tidak menjadi bagian langsung dari universitas.
"Kami mengingatkan kekuasaan yang sedang berkuasa sekarang, bahwa Indonesia secara fundamental sistemnya republik. Kalau republik bukan salah satu golongan, kalangan bangsawan, atau orang-orang kaya saja," ujarnya.
"Kebijakan rule of law bukan rule by the law. Dalam konteks ini, maka presiden maupun penyelenggara negara tidak diperbolehkan memanfaatkan akses kekuasaan, serta sumber daya negaranya untuk kepentingan personal, privat, keluarga," jelasnya.
Sementara pihaknya melihat telah terjadi pemelencengan dari prinsip-prinsip itu selama beberapa waktu terakhir. Mulai dari bagaimana dalam kekuasaan ini menggunakan alat hukum sebagai perangkat kekuasaan.
"Bahkan MK untuk memberikan jalan kepada anak presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Kami melihat indikasi penggunaan fasilitas negara serta intervensi aparat untuk terlibat dalam kepentingan politik lapisan elektoral, berpihak pada salah satu paslon. Apalagi paslon itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden. Artinya presiden sendiri tidak memberikan teladan etis kepada rakyat sebagai pemimpin publik," urainya.
Ia menjabarkan, dalam perjalanan Republik Indonesia, perjuangan menegakkan demokrasi yang telah dilakukan sejak 1998 dengan jatuhnya Suharto telah membawa korban, darah, air mata bahkan nyawa.
Sejak saat itu pelan-pelan seluruh warga Indonesia dan bangunan kelembagaan RI melangkah ke tatanan demokrasi yang diperkuat dan diikat TAP MPR tahun 1999 perihal Penyelenggaraan Negara yang bersih dan anti-KKN, menegaskan ikrar terhadap tegaknya etika republik dalam bernegara.
"Oleh karena itu kami menyerukan secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN untuk tidak memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024, apalagi paslon yang bersangkutan terindikasi bertabrakan dengan prinsip republik, amanah reformasi, dan demokrasi," katanya.
"Dari sini, meninggalkan prinsip etis, kami mengingatkan, apalagi Pak Jokowi, presiden 8 tahun lalu dipilih dari rakyat dengan harapan akan menegakkan itu semua, merawat demokrasi, dan menegakkan republik. Jangan sampai pada akhir pemerintahan justru menyimpang dari jalan tersebut," tambahnya.
Hingga hari ini, kata Airlangga, sudah ada sebanyak 81 orang dan diharapkan mencapai 100 orang civitas academica dan keluarga besar Unair yang akan terlibat dalam pernyataan sikap itu.
Selain Unair, Airlangga menyatakan akan ada pernyataan sikap senada dari sejumlah kampus lainnya, termasuk sejumlah kampus lain yang ada di Surabaya.
"Banyak dari Unair, tapi beberapa kolega sejawat termasuk ikut terlibat. Setelah ini kemungkinan di kampus lain (juga) akan melakukan hal serupa," pungkasnya.
Post a Comment for "Besok Sivitas Akademika Unair Sampaikan Sikap Susul UGM-Unpad"