Warga yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Pembangunan Maluku Utara (FP3-MU) bahkan sempat menggelar aksi demonstrasi didepan kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara (Malut) menuntut pencopotan Kabalai, Kasatker, dan PPK yang terkait dengan paket pekerjaan ruas Weda-Sagea TA 2021.
Masa aksi menilai, BPJN Malut dan jajaran telah gagal menangani persoalan pembangunan jalan nasional di Malut.
"Kami rasa Kepala BPJN Malut tidak mampu bahkan gagal menangani proyek jalan nasional, khususnya ruas Weda-Sagea di Kabupaten Halmahera Tengah," ujar Maskur dalam orasinya didepan kantor BPJN Malut, layaknya dilansir KMnews.com, Senin (24/01/2022) lalu.
Rangkaian persoalan yang timbul, lanjutnya, disebabkan Ketidakmampuan PPK, Kepala Satker dan Kepala Balai dalam menjalankan tugasnya.
Karenanya, massa aksi mendesak Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga segera mengevaluasi, bahkan mencopot semua pejabat terkait, mulai dari PPK, Kasatker hingga Kepala BPJN yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan paket Weda-Sagea, Mafa-Matuting dan Matuting-Saketa.
Media masa yang meliput aksi massa yang hendak meminta tanggapan Kabalai dihadang pihak keamanan.
Sebelumnya dikhabarkan, paket Weda-Sagea yang baru dikerjakan pada TA 2021 oleh PT Buli Bangun senilai Rp 43,5 miliar, kembali mengalami kerusakan hanya dalam relatif singkat.
Kerusakan berupa berlubang itu setidaknya terlihat di Desa Gemaf, Kec Weda Utara, Halmahera Tengah.
Usai mendapat kritik bertubi-tubi dari berbagai elemen masyarakat, akhirnya lubang-lubang tersebut pun ditambal.
Namun sayangnya, hasil pekerjaan tambal sulam itu pun kembali memantik kritik publik, lantaran dinilai asal jadi. Pasalnya, lubang yang sudah ditambal justeru cekung dan menjadi tempat menggenangnya air hujan.* (Barak)
Posting Komentar untuk "Menteri PUPR di Minta Copot PPK, Kasatker & Kabalai Malut"